Choose language:

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa /// Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union

Posted by on Jan 20, 2020 in News & Articles | 0 comments

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa. /// Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union. JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut. Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus. Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku. “Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya. Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya. Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual. “Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya. Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.   JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries...

Read More

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO

Posted by on Sep 3, 2019 in News & Articles | 0 comments

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO Jakarta – Di tengah kemajuan era 4.0, pemeriksa paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan)  tak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. DJKI bekerjasama dengan Kantor KI Inggris (UK IPO) mengadakan Advanced Workshop on Patent Examination pada Kamis (29/8) di Gedung Aula DJKI, Jakarta Selatan. Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi, Ika Ahyani Kurniawati mewakili Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti menyatakan bahwa peningkatan kompetensi di kalangan pemeriksa paten sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan artificial intelligent (AI), proteksi semikonduktor hingga lisensi wajib. “Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksan paten terkait dengan isu isu mengenai AI invention yang cukup baru untuk kami. Dan juga tentang protection of semiconductor yang terbaru yang kami juga butuh pengetahuan dan studi banding dengan negara lain,” ujar Ika dalam sambutannya. “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemeriksa paten secara general,” sambungnya. Lokakarya ini juga menunjang visi besar DJKI untuk menjadi kantor KI terbaik di dunia. Visi itu menurut Ika bertumpu pada peningkatan permohonan dari seluruh rezim KI yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. “Saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap permohonan paten, terutama paten sederhana. Memang masih permohonan paten didominasi dari Jepang dan Amerika, tapi kami secara bertahap dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan suatu peningkatan yang signifikan terutama di paten sederhana,” lanjutnya. Sebelumnya, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang telah berhasil mengatasi 8.000 backlog permohonan paten yang menumpuk sejak 2013 dalam rentang satu tahun di 2018. Tahun ini, backlog masih menyisakan 1.000 dokumen yang berada dalam tahap pemeriksaan. Sebagai informasi, UK IPO adalah badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk paten, desain, merek dagang, dan hak cipta. UK IPO juga merupakan mitra dialog negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang membahas isu-isu terkini terkait...

Read More

Schedule of Charges In indonesia

Posted by on Sep 3, 2019 in News & Articles | 0 comments

Schedule of Charges In indonesia 1. Trademark     SPECIFICATION   OFFICIAL FEE   Professional  Fee     *(Disc. 30%)   TOTAL (US$) Was Now   1.   Filing a Trademark/Service Mark in one class (as Per mark per class) – for maximally 50 items goods/services (Word mark or Device mark) 200.00 *475.00 332.50 532.50         OFFICIAL FEE Pro Fee Total (US$)   Collective Mark in one class 100.00 350.00 450.00   Geographical Indication 42.00 383.00 425.00 2. Renewal of A Trademark Registration   Trademark/Service Mark in one class (Disc. 25%) US$ Was Now   300.00   500,00   375,00     675,00   Renewal of a Trademark with penalty (after first 6 months) (including Publication)   400.00   375.00   775.000   Collective Mark in one class 250.00 350.00 600.00 3. Recordal in Trademark Official Gazette   Change of Name/Address 100.00 150.00 250.00   Assignment 100.00 450.00 550.00   Assignment of Collective Mark 75.00 275.00 350.00   License Agreement 80.00 300.00 380.00   Withdrawal 50.00 150.00 200.00   Withdrawal of Collective Mark 38.00 112.00 150.00 4. Appeal of Trademark 400.00 550.00 950.00 5. Appeal of Geographical Indication 167.00 433.00 600.00 6. Opposition 100.00 450.00 550.00 7. Cancellation: –       Disctrict Court –       Supreme Court 1.000.00 900.00 8.000.00 7.100.00   9.000.00 8.000.00 8. Obtaining Copy of Priority Right 9.00 100.00 109.00 9. Miscellanous:   Search one trademark 70.00 70.00   Claiming priority 50.00 50.00   Late filing document 50.00 50.00   Noting and reporting issuance of official objection and comments 80.00 80.00   Amendment or correction of application 130.00 130.00   Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page 50.00 50.00   Obtaining Certificate of Trademark 20.00 90.00 110.00   Disbursements as per instruction     50.00     Notes: Professional fee discount On claiming priority Free of charges if not found during search and the proposed an application   Requeired documents: Instruction Letter Simply signed of  Power of Attorney Simply signed of Declaration Speciment of  Mark Priority documents, on claiming priority***   Filing information – Indonesia Trademark Formalities examination; a maximum of 2 (two) months Publication; for 2 (two) months. (objection / opposition to the application for registration of the mark) Substantive Examination; Substantive examination will last at most 150 days. Trademark Registration (Granted); Within a period of 30 (thirty) days The approximate time frame for completing the registration process of a trademark application in Indonesia is 14 up to 16 months, in the normal process.  2. Patent     SPECIFICATION Official Fee Professional Fee (Disc. 30%) Total (US$) Was* Now               515.00 Filing a Patent/PCT Application (National Phase) 200.00   450.00   315.00   Substantif Examination 350.00   650.00 455.00 805.00 Sub –...

Read More

Desain Industri

Posted by on Jul 29, 2019 in News & Articles | 0 comments

Pengenalan Desain Industri Apakah Desain Industri itu? Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri bagaimanakah yang dapat didaftarkan? Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut: Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya; Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Berapa lama perlindungan hukum Desain Industri terdaftar? Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri? Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat: tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain; nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon; nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri: contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai); surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa; surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain; Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang...

Read More

Pengenalan Merek, Apakah Merek Itu…

Posted by on Mar 15, 2019 in News & Articles | 0 comments

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.   Apakah fungsi pemakaian Merek itu? Pemakaian Merek berfungsi sebagai: Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya; Jaminan atas mutu barangnya; Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.   Apakah fungsi pendaftaran Merek itu? Pendaftaran Merek berfungsi sebagai: Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan; Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya; Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya. Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan? bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; tidak memiliki daya pembeda; dan/atau merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran Merek ditolak? Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah; mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal; merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Berapa lama perlindungan hukum Merek terdaftar? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal...

Read More