Choose language:

Direktur Paten, DTLST, RD: Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan, Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam Industri

Posted by on Sep 8, 2020 in News & Articles | 0 comments

Jakarta – Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa prinsip pelindungan paten di Indonesia diantaranya first to file dan pemeriksaannya universal. Menurutnya, setiap permohonan paten yang masuk ke DJKI akan dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan dokumen di seluruh dunia. “Artinya, prinsip dalam pelindungan paten adalah pemeriksaannya itu universal. Kalau mengajukan paten ke DJKI, maka akan diperiksa, dibandingkan dengan yang ada di seluruh dunia. Walaupun sifat pelindungannya adalah teritorial,” ujar Dede Mia Yusanti saat pertemuan virtual mengenai pengelolaan paten yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Medan, Senin (7/9/2020). Ia mengungkapkan, “Biasanya temen-temen banyak yang bertanya tentang ini, produk ini sudah ada di Amerika tetapi belum ada di Indonesia, boleh tidak dipatenkan? Pasti ditolak, karena pemeriksaannya itu dilakukan terhadap dokumen yang ada di seluruh dunia,” “Kemudian prinsip yang lain adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftar pertama kali dialah yang akan mendapatkan paten,” lanjutnya. Selain itu, Dede Mia Yusanti menyampaikan syarat diberikan suatu paten yaitu, memiliki nilai kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. “Syarat pemberian paten yang pertama dia harus baru atau novel. Walaupun paten itu adanya di Amerika, tidak ada di Indonesia, tetapi kalau kita mengajukan paten yang sama seperti itu maka dia pasti akan ditolak,” terang Dede. “Syarat berikutnya adalah memiliki langkah inventif. Artinya langkah inventif ini mempunyai kelebihan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya atau sesuatu hal yang tidak terduga,” lanjutnya. Menurut Dede, diterima atau tidaknya permohonan paten, tergantung penilaian atas suatu invensi yang diajukan pemohon. Untuk itu pemohon perlu mengetahui syarat-syarat agar invensi tersebut bisa didaftarkan patennya. Ia juga meminta kepada para peserta webinar untuk memahami mengenai perbedaan antara invensi dan temuan atau disebut discovery agar tidak keliru ketika akan melakukan pengajuan permohonan paten. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten), invensi merupakan hasil ide inventor yang sudah berbentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk maupun proses. Invensi juga bisa berupa penyempurnaan dan pengembangan produk maupun proses yang sudah ada. “Jadi kalau invensi itu memang suatu produk yang merupakan adanya campur tangan manusia untuk memecahkan masalah teknis tertentu dan mempermudah kerja manusia. Jadi bisa lebih praktis, mudah, murah, efektif, dan lebih efisien,” ungkap Dede. “Sementara, discovery itu adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya di alam, tapi tidak diketahui sebelumnya,” lanjutnya. Namun demikian, apabila kita menemukan sesuatu yang ada di alam, tetapi dalam menemukan dan memperolehnya memerlukan langkah-langkah inventif dan mempunyai fungsi taktis dibidang teknis, maka hal itu bisa menjadi invensi. “Jadi kita lihat, misalnya banyak obat-obatan kimia yang molekul kimianya sebetulnya berasal dari bahan alam sebelumnya. Nah itu dalam situasi tertentu bisa dianggap sebagai...

Read More

Alasan Pebisnis Perlu Daftarkan Merek melalui Madrid Protocol.

Posted by on Aug 18, 2020 in News & Articles | 0 comments

Jakarta – Internet telah melepas batas-batas negara di dunia. Bukan tidak mungkin, bisnis yang bermula tanpa modal bisa menjadi merek yang sukses di seluruh dunia. Sayangnya, bisnis yang sukses tidak kebal dari pemalsuan.   Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Daulat P. Silitonga, mengatakan bahwa Protokol Madrid menawarkan keuntungan nyata bagi pemilik merek dagang yang bermaksud mencari pelindungan untuk merek dagang mereka di luar negeri dengan biaya yang lebih masuk akal dibandingkan dengan metode konvensional.   “Dengan menggunakan sistem ini, bahasa, biaya dalam mata uang yang berbeda, dan administrasi tidak lagi menjadi hambatan. Dengan peran strategis untuk menyediakan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien, Madrid System juga membuka peluang yang lebih luas bagi merek nasional untuk bersaing di pasar global,” jelasnya dalam workshop bertajuk “Taking Our Brand Overseas: The Madrid System for the International Registration of Marks”, yang diselenggarakan secara bersama-sama di Jakarta, Singapura dan Jenewa pada Rabu (12/8).   Peter Willimott, Senior Program Officer, WIPO Singapore Office (WSO) juga menambahkan bahwa Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek dagang untuk memperoleh pelindungan merek dagang di banyak negara dengan satu pengajuan dan prosedur ke kantor asal untuk diteruskan ke negara yang ditunjuk oleh WIPO sebagai Biro Internasional. “Kami berharap workshop seperti ini akan meningkatkan pengetahuan dan pendaftaran Madrid Protocol dari Indonesia yang sudah bergabung dengan sistem ini sejak 2017. Sistem ini akan memperkuat bisnis yang mendaftarkan KI mereka,” imbuh Peter pada kesempatan yang sama.   Penerapan sistem Madrid di Indonesia didahului dengan aksesi Madrid Protocol pada 2 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2018 yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Indonesia menjadi Anggota ke-100 Madrid Union yang menerapkan sistem ini. Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut untuk mengatur pendaftaran merek internasional menggunakan Madrid Protocol diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Dagang Internasional menggunakan Protokol Madrid.   Sementara itu, seminar ini diselenggarakan oleh WIPO bekerjasama dengan DJKI, Asosiasi Kekayaan Hak Intelektual Indonesia (AKHKI), dan Pandya Institute ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh tentang sistem pelindungan merek, khususnya bagaimana cara melindungi merek di pasar internasional dengan menggunakan Madrid Protocol atau Madrid System yang telah diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 2 Januari...

Read More

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri: Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak Cipta

Posted by on Aug 10, 2020 in News & Articles | 0 comments

Jakarta – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat virtual terkait Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Perfilman di Indonesia. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelindungan hak cipta terhadap restorasi film-film lama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali film lawas Indonesia yang pada jamannya sukses memikat para penonton melalui suguhan cerita yang menarik dan menghibur, bahkan mengandung nilai moral yang positif. Namun, persoalan pengarsipan menjadi kelemahan Indonesia terhadap pelestarian film-film lawas yang bahkan telah berusia lebih dari 50 tahun, terlebih berkas film tersebut masih menggunakan pita yang menjadikannya rentan terhadap kerusakan. Hal inilah yang mendasari beberapa instansi melakukan restorasi film lama dengan mengubahnya ke dalam format digital. Untuk itu DJKI selaku regulator yang menangani mengenai pelindungan kekayaan intelektual (KI) bersama Kemenko Marves dan produser film tanah air membahas kebijakan hak cipta mengenai restorasi film lama untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agustinus Pardede menyampaikan bahwa dalam restorasi film yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu masa berlakunya ciptaan adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan. Jadi untuk film yang telah berusia lebih dari 50 tahun menjadi milik publik, artinya boleh digunakan oleh siapa pun dengan catatan tetap mengedepankan hak moral dari suatu ciptaan tersebut. “Untuk film yang direstorasi yang masih berlaku masa ciptaannya agar memperoleh izin dari Pemegang Hak Ciptanya,” terang Agustinus Pardede saat rapat virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (7/8/2020). Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai jaminan fidusia sebagai pembiayaan modal untuk membuat karya film. Mengingat, dalam pembuatan satu film dibutuhkan biaya yang cukup besar. Karenanya industri film tanah air sangat mengharapkan sekali lembaga perbankan dapat memberi bantuan pembiayaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Menurut  Agustinus Pardede, skema ini telah ditinjau oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional, di mana pemerintah telah menangkap tren perkembangan tersebut dengan memberikan payung hukum lewat beberapa aturan di bidang kekayaan intelektual. “Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia namun bolanya ada di OJK,” ucap Agustinus Pardede. Oleh karena itu, Dia mengajak untuk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan lainnya dalam pembahasan mengenai jaminan fidusia ke...

Read More

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa /// Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union

Posted by on Jan 20, 2020 in News & Articles | 0 comments

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa. /// Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union. JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut. Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus. Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku. “Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya. Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya. Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual. “Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya. Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.   JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries...

Read More

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO

Posted by on Sep 3, 2019 in News & Articles | 0 comments

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO Jakarta – Di tengah kemajuan era 4.0, pemeriksa paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan)  tak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. DJKI bekerjasama dengan Kantor KI Inggris (UK IPO) mengadakan Advanced Workshop on Patent Examination pada Kamis (29/8) di Gedung Aula DJKI, Jakarta Selatan. Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi, Ika Ahyani Kurniawati mewakili Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti menyatakan bahwa peningkatan kompetensi di kalangan pemeriksa paten sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan artificial intelligent (AI), proteksi semikonduktor hingga lisensi wajib. “Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksan paten terkait dengan isu isu mengenai AI invention yang cukup baru untuk kami. Dan juga tentang protection of semiconductor yang terbaru yang kami juga butuh pengetahuan dan studi banding dengan negara lain,” ujar Ika dalam sambutannya. “Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemeriksa paten secara general,” sambungnya. Lokakarya ini juga menunjang visi besar DJKI untuk menjadi kantor KI terbaik di dunia. Visi itu menurut Ika bertumpu pada peningkatan permohonan dari seluruh rezim KI yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Indonesia. “Saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap permohonan paten, terutama paten sederhana. Memang masih permohonan paten didominasi dari Jepang dan Amerika, tapi kami secara bertahap dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan suatu peningkatan yang signifikan terutama di paten sederhana,” lanjutnya. Sebelumnya, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang telah berhasil mengatasi 8.000 backlog permohonan paten yang menumpuk sejak 2013 dalam rentang satu tahun di 2018. Tahun ini, backlog masih menyisakan 1.000 dokumen yang berada dalam tahap pemeriksaan. Sebagai informasi, UK IPO adalah badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk paten, desain, merek dagang, dan hak cipta. UK IPO juga merupakan mitra dialog negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang membahas isu-isu terkini terkait...

Read More

Schedule of Charges In indonesia

Posted by on Sep 3, 2019 in News & Articles | 0 comments

Schedule of Charges In indonesia 1. Trademark     SPECIFICATION   OFFICIAL FEE   Professional  Fee     *(Disc. 30%)   TOTAL (US$) Was Now   1.   Filing a Trademark/Service Mark in one class (as Per mark per class) – for maximally 50 items goods/services (Word mark or Device mark) 200.00 *475.00 332.50 532.50         OFFICIAL FEE Pro Fee Total (US$)   Collective Mark in one class 100.00 350.00 450.00   Geographical Indication 42.00 383.00 425.00 2. Renewal of A Trademark Registration   Trademark/Service Mark in one class (Disc. 25%) US$ Was Now   300.00   500,00   375,00     675,00   Renewal of a Trademark with penalty (after first 6 months) (including Publication)   400.00   375.00   775.000   Collective Mark in one class 250.00 350.00 600.00 3. Recordal in Trademark Official Gazette   Change of Name/Address 100.00 150.00 250.00   Assignment 100.00 450.00 550.00   Assignment of Collective Mark 75.00 275.00 350.00   License Agreement 80.00 300.00 380.00   Withdrawal 50.00 150.00 200.00   Withdrawal of Collective Mark 38.00 112.00 150.00 4. Appeal of Trademark 400.00 550.00 950.00 5. Appeal of Geographical Indication 167.00 433.00 600.00 6. Opposition 100.00 450.00 550.00 7. Cancellation: –       Disctrict Court –       Supreme Court 1.000.00 900.00 8.000.00 7.100.00   9.000.00 8.000.00 8. Obtaining Copy of Priority Right 9.00 100.00 109.00 9. Miscellanous:   Search one trademark 70.00 70.00   Claiming priority 50.00 50.00   Late filing document 50.00 50.00   Noting and reporting issuance of official objection and comments 80.00 80.00   Amendment or correction of application 130.00 130.00   Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page 50.00 50.00   Obtaining Certificate of Trademark 20.00 90.00 110.00   Disbursements as per instruction     50.00     Notes: Professional fee discount On claiming priority Free of charges if not found during search and the proposed an application   Requeired documents: Instruction Letter Simply signed of  Power of Attorney Simply signed of Declaration Speciment of  Mark Priority documents, on claiming priority***   Filing information – Indonesia Trademark Formalities examination; a maximum of 2 (two) months Publication; for 2 (two) months. (objection / opposition to the application for registration of the mark) Substantive Examination; Substantive examination will last at most 150 days. Trademark Registration (Granted); Within a period of 30 (thirty) days The approximate time frame for completing the registration process of a trademark application in Indonesia is 14 up to 16 months, in the normal process.  2. Patent     SPECIFICATION Official Fee Professional Fee (Disc. 30%) Total (US$) Was* Now               515.00 Filing a Patent/PCT Application (National Phase) 200.00   450.00   315.00   Substantif Examination 350.00   650.00 455.00 805.00 Sub –...

Read More