7 Agustus 2020 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak Cipta

Jakarta – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat virtual terkait Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Perfilman di Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelindungan hak cipta terhadap restorasi film-film lama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali film lawas Indonesia yang pada jamannya sukses memikat para penonton melalui suguhan cerita yang menarik dan menghibur, bahkan mengandung nilai moral yang positif.

Namun, persoalan pengarsipan menjadi kelemahan Indonesia terhadap pelestarian film-film lawas yang bahkan telah berusia lebih dari 50 tahun, terlebih berkas film tersebut masih menggunakan pita yang menjadikannya rentan terhadap kerusakan. Hal inilah yang mendasari beberapa instansi melakukan restorasi film lama dengan mengubahnya ke dalam format digital.

Untuk itu DJKI selaku regulator yang menangani mengenai pelindungan kekayaan intelektual (KI) bersama Kemenko Marves dan produser film tanah air membahas kebijakan hak cipta mengenai restorasi film lama untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agustinus Pardede menyampaikan bahwa dalam restorasi film yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu masa berlakunya ciptaan adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan. Jadi untuk film yang telah berusia lebih dari 50 tahun menjadi milik publik, artinya boleh digunakan oleh siapa pun dengan catatan tetap mengedepankan hak moral dari suatu ciptaan tersebut.

“Untuk film yang direstorasi yang masih berlaku masa ciptaannya agar memperoleh izin dari Pemegang Hak Ciptanya,” terang Agustinus Pardede saat rapat virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (7/8/2020).

Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai jaminan fidusia sebagai pembiayaan modal untuk membuat karya film. Mengingat, dalam pembuatan satu film dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Karenanya industri film tanah air sangat mengharapkan sekali lembaga perbankan dapat memberi bantuan pembiayaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia.

Menurut  Agustinus Pardede, skema ini telah ditinjau oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional, di mana pemerintah telah menangkap tren perkembangan tersebut dengan memberikan payung hukum lewat beberapa aturan di bidang kekayaan intelektual.

“Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia namun bolanya ada di OJK,” ucap Agustinus Pardede.

Oleh karena itu, Dia mengajak untuk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan lainnya dalam pembahasan mengenai jaminan fidusia ke depannya.