Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa. ///
Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union.
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut.
Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus.
Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku.
“Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya.
Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.
Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.
Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual.
“Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya.
Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.
JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries (EU) at his office, Kuningan, South Jakarta at a luncheon on Tuesday (1/14/2019). Intellectual property (KI) was one of the issues discussed by Menkumham at the meeting.
Yasonna said that the Indonesian government was committed to protecting IP both at home and abroad. At present, the government is trying to establish an omnibus law, which is to simplify regulations by revising and combining several laws at once.
Law No. 13 of 2016 which discusses patents is one of the targets of the regulations to be amended in the omnibus law to ensure ease of doing business. Jasonna said that his party has aligned the new Ministerial Regulation on patents with World Trade Organization (WTO) regulations and provisions. applicable.
“There are several concerns and objections to the implementation of Article 20 of Law no. 13/2016, which requires patent holders to make products in Indonesia with obligations for technology transfer and employment. To overcome this problem and while waiting to amend this law through our Parliament, I have issued Ministerial Regulation No. 15/2018 regarding the postponement of Article 20, “said the Minister of Law and Human Rights in his remarks.
This regulation was previously considered burdensome because it was considered to violate the provisions of Article 27 of the TRIPS Agreement that had been ratified by the Government through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization.
The article is also considered to be a burden for foreign patent holders to produce goods that already have a patent or use the process of patents that have been registered in Indonesia, where if not fulfilled, the patent will be revoked. This obligation apparently cannot be carried out easily due to limitations in mastery of technology, Human Resources and so on.
On the other hand, Yasonna also mentioned the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) which has been negotiated since 2016. According to him, the agreement has enabled Indonesia to make significant progress on Intellectual Property.
“It is very proud that Indonesia and Indonesia-European Union have issued” Geographical Indications “in November 2019, where Indonesia has 48 geographical indication products and the European Union has 218 geographical indication products,” he continued.
Indonesia has added 21 geographical indication products and submitted them to the European Union in early 2020. Yasonna hopes that Indonesia can add more geographical indications to facilitate and create new market access, and increase trade between Indonesia and the European Union.
Meanwhile, the event was attended by the Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia Vincent Piket and 16 EU member countries. In addition to discussing the issue of intellectual property, this meeting also discussed issues of legal certainty for business certainty and human rights issues.
Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa.
Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union.
JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut.
Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus.
Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku.
“Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya.
Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.
Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.
Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual.
“Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya.
Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.
Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.
JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries (EU) at his office, Kuningan, South Jakarta at a luncheon on Tuesday (1/14/2019). Intellectual property (KI) was one of the issues discussed by Menkumham at the meeting.
Yasonna said that the Indonesian government was committed to protecting IP both at home and abroad. At present, the government is trying to establish an omnibus law, which is to simplify regulations by revising and combining several laws at once.
Law No. 13 of 2016 which discusses patents is one of the targets of the regulations to be amended in the omnibus law to ensure ease of doing business. Jasonna said that his party has aligned the new Ministerial Regulation on patents with World Trade Organization (WTO) regulations and provisions. applicable.
“There are several concerns and objections to the implementation of Article 20 of Law no. 13/2016, which requires patent holders to make products in Indonesia with obligations for technology transfer and employment. To overcome this problem and while waiting to amend this law through our Parliament, I have issued Ministerial Regulation No. 15/2018 regarding the postponement of Article 20, “said the Minister of Law and Human Rights in his remarks.
This regulation was previously considered burdensome because it was considered to violate the provisions of Article 27 of the TRIPS Agreement that had been ratified by the Government through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization.
The article is also considered to be a burden for foreign patent holders to produce goods that already have a patent or use the process of patents that have been registered in Indonesia, where if not fulfilled, the patent will be revoked. This obligation apparently cannot be carried out easily due to limitations in mastery of technology, Human Resources and so on.
On the other hand, Yasonna also mentioned the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) which has been negotiated since 2016. According to him, the agreement has enabled Indonesia to make significant progress on Intellectual Property.
“It is very proud that Indonesia and Indonesia-European Union have issued” Geographical Indications “in November 2019, where Indonesia has 48 geographical indication products and the European Union has 218 geographical indication products,” he continued.
Indonesia has added 21 geographical indication products and submitted them to the European Union in early 2020. Yasonna hopes that Indonesia can add more geographical indications to facilitate and create new market access, and increase trade between Indonesia and the European Union.
Meanwhile, the event was attended by the Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia Vincent Piket and 16 EU member countries. In addition to discussing the issue of intellectual property, this meeting also discussed issues of legal certainty for business certainty and human rights issues.