Seorang pelaku usaha akan memerlukan identitas suatu barang atau jasa yang ia sediakan untuk memudahkan konsumen mengenali produk atau jasa yang akan digunakan. Identitas tersebut dapat berupa nama, huruf-huruf, kata, angka-angka, gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Identitas inilah yang menjadi ujung tombak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.
Awalnya identitas ini akan menjadi sekedar tanda saja. Konsumen akan membeli suatu barang atau menggunakan jasa yang memang ia butuhkan, lalu menikmati barang/jasa tersebut. Pada awalnya konsumen tidak akan peduli dengan nama atau identitas barang atau jasa tersebut. Kemudian konsumen akan membutuhkan barang atau jasa itu kembali dan permintaan akan barang dan jasa tersebut terus meningkat. Di situlah kemudian konsumen akan menilai kualitas barang dan jasa, menilai kelayakan harga dan mengidentifikasi nama barang dan jasa tersebut. Saat konsumen mulai bersikap kritis terhadap barang dan jasa itulah, produsen/pelaku usaha seharusnya sudah memulai perlindungan hukum terhadap identitas barang dan jasa yang ia sediakan.
Identitas barang dan jasa dalam kegiatan usaha kita kenal sebagai Merek. Trade Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement) mendefinisikan merek sebagai:
“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks.”. Begitu pula Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai Merek, yakni Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (UU Merek), mendefinisikan merek sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Seringkali kita menganggap bahwa merek merupakan hal sepele. Kecenderungan masyarakat pelaku usaha pada unit kecil dan menengah biasanya mengabaikan pentingnya pendaftaran merek dengan alasan bahwa lingkup usahanya masih kecil, usaha belum tentu berjalan baik, belum tentu berkembang, sudah habis ‘sekian’ untuk daftar merek usahanya bangkrut dan seterusnya. Dalam perkembangannya, usaha yang kecil tersebut menjadi lebih maju, dengan lingkup yang lebih besar, konsumen mulai mengenal identitas yang ia gunakan pada barang dan jasa yang ia jual, menilai kualitasnya dan keuntungan yang ia dapatkan dari jerih payah usaha tersebut sudah terlihat.
Pada kondisi tersebut, ada pihak lain mengambil keuntungan dengan itikad buruk menggunakan nama, identitas, ataupun tanda dagang/jasa yang ia perjuangkan dari nol tersebut. Apakah kemudian ia berhak untuk protes atau menggugat pihak lain tersebut? Apakah kemudian ia bisa menyatakan lebih berhak untuk memakai identitas barang tersebut karena telah lebih dulu menggunakannya? Secara hukum jawabannya tidak. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia merek yang berhak mendapatkan perlindungan adalah merek yang terdaftar dalam daftar umum merek di Direktorat Jenderal HKI. Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Contoh Kasus
Seorang pelaku usaha (A) menjalankan usaha di bidang penjualan produk-produk tekstil. Ia telah menjalankan usahanya tersebut selama lebih dari sepuluh tahun. Pada awalnya sama seperti kebanyakan pelaku usaha yang baru memulai usaha, A tidak begitu mementingkan untuk mendaftarkan merek usaha dan produknya tersebut. Sebut saja nama dagangnya LANCAR JAYA.
Setelah usahanya maju, barulah A mendaftarkan merek dagangnya. Pada saat proses pendaftaran merek sedang berlangsung, A mendapatkan gugatan dari pelaku usaha lain (B) yang menyatakan bahwa B adalah pemilik merek LANCAR JAYA yang sah dengan bukti sertifikat pendaftaran merek dan B menyatakan bahwa A telah menggunakan merek LANCAR JAYA dengan itikad tidak baik, dan meminta A untuk tidak menggunakan merek LANCAR JAYA pada usaha yang A jalankan. Sedangkan A balik menggugat bahwa B telah menggunakan merek LANCAR JAYA tanpa hak karena A telah lebih dulu menggunakan merek tersebut, karena apabila dilihat dari tanggal pengajuan dan pendaftaran sertifikat merek B tersebut, penggunaan nama dagang LANCAR JAYA oleh A sudah jauh lebih dulu dibandingkan sertifikat merek B.
Setelah perkara berkepanjangan antara A dan B di pengadilan, pengadilan kemudian memutuskan bahwa B adalah pihak yang berhak atas merek LANCAR JAYA dan memerintahkan A untuk tidak lagi menggunakan merek tersebut.
Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa pendaftaran merek merupakan bagian yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka perlindungan merek. Pendaftaran merek merupakan langkah awal untuk dapat melindungi hak pelaku usaha atas nama dagang yang ia gunakan. Bisa dibayangkan bagaimana usaha yang dibangun puluhan tahun harus terhenti seketika karena pihak lain telah lebih dulu mendaftarkan nama dagang yang sama.
Apakah pendaftaran merek merupakan satu-satunya jalan untuk melindungi hak atas merek? Penggunaan suatu merek dalam kegiatan usaha tidak serta merta memberikan kepastian hukum bahwa seseorang/suatu badan usaha merupakan pemilik yang sah dari suatu tanda dagang/jasa. Oleh karena itu, pendaftaran merek merupakan satu-satunya jalan untuk dapat menjamin kepastian hukum bahwa pengguna merek tersebut merupakan pemilik merek yang sah, yang beritikad baik untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau jasa. Hal tersebut penting pula dalam rangka perlindungan konsumen sebagai pengguna barang/jasa. Akan sangat sulit untuk meminta tanggung jawab produsen dari suatu barang/jasa yang ternyata merugikan konsumen, sedangkan podusen yang memproduksi barang tersebut tidak dapat diidentifikasi karena tidak terdaftar sebagai pemilik merek yang sah.