Bahas Perjanjian Marakesh dan Beijing di WIPO, Dirjen KI Berharap WIPO Hasilkan Lebih Banyak Kerangka Hukum Internasional Tentang Pengecualian dan Pembatasan Hak CiptaBahas Perjanjian Marakesh dan Beijing di WIPO, Dirjen KI Berharap WIPO Hasilkan Lebih Banyak Kerangka Hukum Internasional Tentang Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Bahas Perjanjian Marakesh dan Beijing di WIPO

Jenewa – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pentingnya Perjanjian Marakesh untuk pelindungan hak cipta nasional maupun internasional. Hal itu disampaikan Freddy dalam kegiatan Sidang Tahunan WIPO di Jenewa, Swiss, Rabu (23/09/2020).

“Perjanjian Marakesh penting, sebagai salah satu perjanjian hak cipta multilateral pertama yang berhubungan dengan pengecualian dan batasan,” ujar Freddy.

Ia menjelaskan bahwa pemberian atas pengecualian dimaksud adalah dalam mereproduksi, mendistribusikan dan membuat tersedianya karya cetak ke dalam format yang dirancang untuk dapat diakses bagi penyandang disabilitas tanpa melanggar hak cipta dan hak terkait.

Keberhasilan implementasi Traktat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan hukum hak cipta nasional, masyarakat internasional dapat memiliki rezim pengecualian dan pembatasan hak cipta yang seragam, efektif, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Freddy.

Dia melanjutkan bahwa Indonesia berharap WIPO terus berjuang untuk menghasilkan lebih banyak kerangka hukum internasional tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta, seperti untuk tujuan pendidikan dan penelitian.

Sementara itu, Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak pada 28 Januari 2020 lalu. Ratifikasi tersebut merupakan cerminan dari komitmen Indonesia terhadap sistem kekayaan intelektual internasional yang seimbang dan efektif.

“Ratifikasi itu merupakan komitmen kami terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi; kesempatan yang sama; aksesibilitas; serta partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas,” lanjut Freddy.

Di samping itu, Freddy juga membahas ratifikasi Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian ini, menjamin bahwa pelaku pertunjukan di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pelaku pertunjukan di negara-negara anggota WIPO yang telah meratifikasi traktat ini.

Indonesia sebagai pihak ke-30 yang meratifikasi Traktat Beijing pada 28 Januari 2020, menjadi penentu berlakunya traktat ini untuk 30 pihak yang telah menandatangani Traktat pada 28 April 2020 lalu dan memastikan hak ekonomi dan pelindungan hak moral bagi para pelaku di seluruh dunia.

Bahas Perjanjian Marakesh dan Beijing di WIPO

Jenewa – Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan pentingnya Perjanjian Marakesh untuk pelindungan hak cipta nasional maupun internasional. Hal itu disampaikan Freddy dalam kegiatan Sidang Tahunan WIPO di Jenewa, Swiss, Rabu (23/09/2020).

“Perjanjian Marakesh penting, sebagai salah satu perjanjian hak cipta multilateral pertama yang berhubungan dengan pengecualian dan batasan,” ujar Freddy.

Ia menjelaskan bahwa pemberian atas pengecualian dimaksud adalah dalam mereproduksi, mendistribusikan dan membuat tersedianya karya cetak ke dalam format yang dirancang untuk dapat diakses bagi penyandang disabilitas tanpa melanggar hak cipta dan hak terkait.

Keberhasilan implementasi Traktat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan hukum hak cipta nasional, masyarakat internasional dapat memiliki rezim pengecualian dan pembatasan hak cipta yang seragam, efektif, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Freddy.

Dia melanjutkan bahwa Indonesia berharap WIPO terus berjuang untuk menghasilkan lebih banyak kerangka hukum internasional tentang pengecualian dan pembatasan hak cipta, seperti untuk tujuan pendidikan dan penelitian.

Sementara itu, Indonesia telah menyerahkan instrumen ratifikasi Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak pada 28 Januari 2020 lalu. Ratifikasi tersebut merupakan cerminan dari komitmen Indonesia terhadap sistem kekayaan intelektual internasional yang seimbang dan efektif.

“Ratifikasi itu merupakan komitmen kami terhadap prinsip-prinsip non-diskriminasi; kesempatan yang sama; aksesibilitas; serta partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas,” lanjut Freddy.

Di samping itu, Freddy juga membahas ratifikasi Perjanjian Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani perjanjian ini, menjamin bahwa pelaku pertunjukan di Indonesia memiliki hak yang sama dengan pelaku pertunjukan di negara-negara anggota WIPO yang telah meratifikasi traktat ini.

Indonesia sebagai pihak ke-30 yang meratifikasi Traktat Beijing pada 28 Januari 2020, menjadi penentu berlakunya traktat ini untuk 30 pihak yang telah menandatangani Traktat pada 28 April 2020 lalu dan memastikan hak ekonomi dan pelindungan hak moral bagi para pelaku di seluruh dunia.

Direktur Paten, DTLST, RD: Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan, Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam IndustriDirektur Paten, DTLST, RD: Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan, Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam IndustriDirektur Paten, DTLST, RD: Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan, Langkah Inventif, dan Dapat Diterapkan Dalam Industri

7 September 2020 Direktur Paten DTLST RD Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan Langkah Inventif dan Dapat Diterapkan Dalam Industri

Jakarta – Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa prinsip pelindungan paten di Indonesia diantaranya first to file dan pemeriksaannya universal.

Menurutnya, setiap permohonan paten yang masuk ke DJKI akan dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan dokumen di seluruh dunia.

“Artinya, prinsip dalam pelindungan paten adalah pemeriksaannya itu universal. Kalau mengajukan paten ke DJKI, maka akan diperiksa, dibandingkan dengan yang ada di seluruh dunia. Walaupun sifat pelindungannya adalah teritorial,” ujar Dede Mia Yusanti saat pertemuan virtual mengenai pengelolaan paten yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Medan, Senin (7/9/2020).

Ia mengungkapkan, “Biasanya temen-temen banyak yang bertanya tentang ini, produk ini sudah ada di Amerika tetapi belum ada di Indonesia, boleh tidak dipatenkan? Pasti ditolak, karena pemeriksaannya itu dilakukan terhadap dokumen yang ada di seluruh dunia,”

“Kemudian prinsip yang lain adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftar pertama kali dialah yang akan mendapatkan paten,” lanjutnya.

Selain itu, Dede Mia Yusanti menyampaikan syarat diberikan suatu paten yaitu, memiliki nilai kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Syarat pemberian paten yang pertama dia harus baru atau novel. Walaupun paten itu adanya di Amerika, tidak ada di Indonesia, tetapi kalau kita mengajukan paten yang sama seperti itu maka dia pasti akan ditolak,” terang Dede.

“Syarat berikutnya adalah memiliki langkah inventif. Artinya langkah inventif ini mempunyai kelebihan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya atau sesuatu hal yang tidak terduga,” lanjutnya.

Menurut Dede, diterima atau tidaknya permohonan paten, tergantung penilaian atas suatu invensi yang diajukan pemohon. Untuk itu pemohon perlu mengetahui syarat-syarat agar invensi tersebut bisa didaftarkan patennya.

Ia juga meminta kepada para peserta webinar untuk memahami mengenai perbedaan antara invensi dan temuan atau disebut discovery agar tidak keliru ketika akan melakukan pengajuan permohonan paten.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten), invensi merupakan hasil ide inventor yang sudah berbentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk maupun proses. Invensi juga bisa berupa penyempurnaan dan pengembangan produk maupun proses yang sudah ada.

“Jadi kalau invensi itu memang suatu produk yang merupakan adanya campur tangan manusia untuk memecahkan masalah teknis tertentu dan mempermudah kerja manusia. Jadi bisa lebih praktis, mudah, murah, efektif, dan lebih efisien,” ungkap Dede.

“Sementara, discovery itu adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya di alam, tapi tidak diketahui sebelumnya,” lanjutnya.

Namun demikian, apabila kita menemukan sesuatu yang ada di alam, tetapi dalam menemukan dan memperolehnya memerlukan langkah-langkah inventif dan mempunyai fungsi taktis dibidang teknis, maka hal itu bisa menjadi invensi.

“Jadi kita lihat, misalnya banyak obat-obatan kimia yang molekul kimianya sebetulnya berasal dari bahan alam sebelumnya. Nah itu dalam situasi tertentu bisa dianggap sebagai invensi dan bukan discovery,” terang Dede.

Ia kemudian menyebutkan beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam invensi yaitu, kreasi estetika; skema; aturan dan metode kegiatan yang melibatkan mental, permainan dan bisnis; kemudian aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, dan discovery.

Di akhir paparannya, Dede Mia Yusanti menyarankan kepada para peneliti yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk menghasilkan inovasi dan invensi berdasarkan kebutuhkan masyarakat agar paten tersebut memiliki nilai komersial.

“Jadi utamakan yang kita hasilkan dari invensi kita adalah memang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya,” tuturnya.

Untuk mendorong paten dalam negeri, Dede Mia Yusanti berharap agar para peneliti dari perguruan tinggi dan Litbang dapat membuat inovasi yang tidak terlalu rumit dengan mendaftarkan paten sederhana ke DJKI.

“Inovasi itu tidak harus sesuatu yang rumit, makanya kita sekarang mendorong daftar paten sederhana. Jangan berfikir yang terlalu rumit, bukan berarti tidak boleh, tetapi untuk mendorong meningkatkan kesadaran pelindungan KI,” ucapnya.

7 September 2020 Direktur Paten DTLST RD Syarat Paten Memiliki Nilai Kebaruan Langkah Inventif dan Dapat Diterapkan Dalam Industri

Jakarta – Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, Dede Mia Yusanti mengatakan bahwa prinsip pelindungan paten di Indonesia diantaranya first to file dan pemeriksaannya universal.

Menurutnya, setiap permohonan paten yang masuk ke DJKI akan dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengecekan dokumen di seluruh dunia.

“Artinya, prinsip dalam pelindungan paten adalah pemeriksaannya itu universal. Kalau mengajukan paten ke DJKI, maka akan diperiksa, dibandingkan dengan yang ada di seluruh dunia. Walaupun sifat pelindungannya adalah teritorial,” ujar Dede Mia Yusanti saat pertemuan virtual mengenai pengelolaan paten yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Medan, Senin (7/9/2020).

Ia mengungkapkan, “Biasanya temen-temen banyak yang bertanya tentang ini, produk ini sudah ada di Amerika tetapi belum ada di Indonesia, boleh tidak dipatenkan? Pasti ditolak, karena pemeriksaannya itu dilakukan terhadap dokumen yang ada di seluruh dunia,”

“Kemudian prinsip yang lain adalah first to file. Jadi siapa yang mendaftar pertama kali dialah yang akan mendapatkan paten,” lanjutnya.

Selain itu, Dede Mia Yusanti menyampaikan syarat diberikan suatu paten yaitu, memiliki nilai kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Syarat pemberian paten yang pertama dia harus baru atau novel. Walaupun paten itu adanya di Amerika, tidak ada di Indonesia, tetapi kalau kita mengajukan paten yang sama seperti itu maka dia pasti akan ditolak,” terang Dede.

“Syarat berikutnya adalah memiliki langkah inventif. Artinya langkah inventif ini mempunyai kelebihan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya atau sesuatu hal yang tidak terduga,” lanjutnya.

Menurut Dede, diterima atau tidaknya permohonan paten, tergantung penilaian atas suatu invensi yang diajukan pemohon. Untuk itu pemohon perlu mengetahui syarat-syarat agar invensi tersebut bisa didaftarkan patennya.

Ia juga meminta kepada para peserta webinar untuk memahami mengenai perbedaan antara invensi dan temuan atau disebut discovery agar tidak keliru ketika akan melakukan pengajuan permohonan paten.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten), invensi merupakan hasil ide inventor yang sudah berbentuk suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Invensi dapat berupa produk maupun proses. Invensi juga bisa berupa penyempurnaan dan pengembangan produk maupun proses yang sudah ada.

“Jadi kalau invensi itu memang suatu produk yang merupakan adanya campur tangan manusia untuk memecahkan masalah teknis tertentu dan mempermudah kerja manusia. Jadi bisa lebih praktis, mudah, murah, efektif, dan lebih efisien,” ungkap Dede.

“Sementara, discovery itu adalah sesuatu yang telah ada sebelumnya di alam, tapi tidak diketahui sebelumnya,” lanjutnya.

Namun demikian, apabila kita menemukan sesuatu yang ada di alam, tetapi dalam menemukan dan memperolehnya memerlukan langkah-langkah inventif dan mempunyai fungsi taktis dibidang teknis, maka hal itu bisa menjadi invensi.

“Jadi kita lihat, misalnya banyak obat-obatan kimia yang molekul kimianya sebetulnya berasal dari bahan alam sebelumnya. Nah itu dalam situasi tertentu bisa dianggap sebagai invensi dan bukan discovery,” terang Dede.

Ia kemudian menyebutkan beberapa hal yang tidak termasuk ke dalam invensi yaitu, kreasi estetika; skema; aturan dan metode kegiatan yang melibatkan mental, permainan dan bisnis; kemudian aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, dan discovery.

Di akhir paparannya, Dede Mia Yusanti menyarankan kepada para peneliti yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk menghasilkan inovasi dan invensi berdasarkan kebutuhkan masyarakat agar paten tersebut memiliki nilai komersial.

“Jadi utamakan yang kita hasilkan dari invensi kita adalah memang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya,” tuturnya.

Untuk mendorong paten dalam negeri, Dede Mia Yusanti berharap agar para peneliti dari perguruan tinggi dan Litbang dapat membuat inovasi yang tidak terlalu rumit dengan mendaftarkan paten sederhana ke DJKI.

“Inovasi itu tidak harus sesuatu yang rumit, makanya kita sekarang mendorong daftar paten sederhana. Jangan berfikir yang terlalu rumit, bukan berarti tidak boleh, tetapi untuk mendorong meningkatkan kesadaran pelindungan KI,” ucapnya.

Alasan Pebisnis Perlu Daftarkan Merek melalui Madrid Protocol.Alasan Pebisnis Perlu Daftarkan Merek melalui Madrid Protocol.

Jakarta – Internet telah melepas batas-batas negara di dunia. Bukan tidak mungkin, bisnis yang bermula tanpa modal bisa menjadi merek yang sukses di seluruh dunia. Sayangnya, bisnis yang sukses tidak kebal dari pemalsuan.

 

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Daulat P. Silitonga, mengatakan bahwa Protokol Madrid menawarkan keuntungan nyata bagi pemilik merek dagang yang bermaksud mencari pelindungan untuk merek dagang mereka di luar negeri dengan biaya yang lebih masuk akal dibandingkan dengan metode konvensional.

 

“Dengan menggunakan sistem ini, bahasa, biaya dalam mata uang yang berbeda, dan administrasi tidak lagi menjadi hambatan. Dengan peran strategis untuk menyediakan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien, Madrid System juga membuka peluang yang lebih luas bagi merek nasional untuk bersaing di pasar global,” jelasnya dalam workshop bertajuk “Taking Our Brand Overseas: The Madrid System for the International Registration of Marks”, yang diselenggarakan secara bersama-sama di Jakarta, Singapura dan Jenewa pada Rabu (12/8).

 

Peter Willimott, Senior Program Officer, WIPO Singapore Office (WSO) juga menambahkan bahwa Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek dagang untuk memperoleh pelindungan merek dagang di banyak negara dengan satu pengajuan dan prosedur ke kantor asal untuk diteruskan ke negara yang ditunjuk oleh WIPO sebagai Biro Internasional.

“Kami berharap workshop seperti ini akan meningkatkan pengetahuan dan pendaftaran Madrid Protocol dari Indonesia yang sudah bergabung dengan sistem ini sejak 2017. Sistem ini akan memperkuat bisnis yang mendaftarkan KI mereka,” imbuh Peter pada kesempatan yang sama.

 

Penerapan sistem Madrid di Indonesia didahului dengan aksesi Madrid Protocol pada 2 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2018 yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Indonesia menjadi Anggota ke-100 Madrid Union yang menerapkan sistem ini.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut untuk mengatur pendaftaran merek internasional menggunakan Madrid Protocol diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Dagang Internasional menggunakan Protokol Madrid.

 

Sementara itu, seminar ini diselenggarakan oleh WIPO bekerjasama dengan DJKI, Asosiasi Kekayaan Hak Intelektual Indonesia (AKHKI), dan Pandya Institute ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh tentang sistem pelindungan merek, khususnya bagaimana cara melindungi merek di pasar internasional dengan menggunakan Madrid Protocol atau Madrid System yang telah diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 2018.Jakarta – Internet telah melepas batas-batas negara di dunia. Bukan tidak mungkin, bisnis yang bermula tanpa modal bisa menjadi merek yang sukses di seluruh dunia. Sayangnya, bisnis yang sukses tidak kebal dari pemalsuan.

 

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Daulat P. Silitonga, mengatakan bahwa Protokol Madrid menawarkan keuntungan nyata bagi pemilik merek dagang yang bermaksud mencari pelindungan untuk merek dagang mereka di luar negeri dengan biaya yang lebih masuk akal dibandingkan dengan metode konvensional.

 

“Dengan menggunakan sistem ini, bahasa, biaya dalam mata uang yang berbeda, dan administrasi tidak lagi menjadi hambatan. Dengan peran strategis untuk menyediakan sistem pendaftaran merek yang efektif dan efisien, Madrid System juga membuka peluang yang lebih luas bagi merek nasional untuk bersaing di pasar global,” jelasnya dalam workshop bertajuk “Taking Our Brand Overseas: The Madrid System for the International Registration of Marks”, yang diselenggarakan secara bersama-sama di Jakarta, Singapura dan Jenewa pada Rabu (12/8).

 

Peter Willimott, Senior Program Officer, WIPO Singapore Office (WSO) juga menambahkan bahwa Sistem Madrid menawarkan kemudahan bagi pemilik merek dagang untuk memperoleh pelindungan merek dagang di banyak negara dengan satu pengajuan dan prosedur ke kantor asal untuk diteruskan ke negara yang ditunjuk oleh WIPO sebagai Biro Internasional.

“Kami berharap workshop seperti ini akan meningkatkan pengetahuan dan pendaftaran Madrid Protocol dari Indonesia yang sudah bergabung dengan sistem ini sejak 2017. Sistem ini akan memperkuat bisnis yang mendaftarkan KI mereka,” imbuh Peter pada kesempatan yang sama.

 

Penerapan sistem Madrid di Indonesia didahului dengan aksesi Madrid Protocol pada 2 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2018 yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017. Indonesia menjadi Anggota ke-100 Madrid Union yang menerapkan sistem ini.

Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ketentuan lebih lanjut untuk mengatur pendaftaran merek internasional menggunakan Madrid Protocol diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Dagang Internasional menggunakan Protokol Madrid.

 

Sementara itu, seminar ini diselenggarakan oleh WIPO bekerjasama dengan DJKI, Asosiasi Kekayaan Hak Intelektual Indonesia (AKHKI), dan Pandya Institute ini bertujuan untuk mendalami lebih jauh tentang sistem pelindungan merek, khususnya bagaimana cara melindungi merek di pasar internasional dengan menggunakan Madrid Protocol atau Madrid System yang telah diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 2 Januari 2018.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri: Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak CiptaDirektur Hak ta dan Desain Industri: Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak Cipta

7 Agustus 2020 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak Cipta

Jakarta – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat virtual terkait Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Perfilman di Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelindungan hak cipta terhadap restorasi film-film lama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali film lawas Indonesia yang pada jamannya sukses memikat para penonton melalui suguhan cerita yang menarik dan menghibur, bahkan mengandung nilai moral yang positif.

Namun, persoalan pengarsipan menjadi kelemahan Indonesia terhadap pelestarian film-film lawas yang bahkan telah berusia lebih dari 50 tahun, terlebih berkas film tersebut masih menggunakan pita yang menjadikannya rentan terhadap kerusakan. Hal inilah yang mendasari beberapa instansi melakukan restorasi film lama dengan mengubahnya ke dalam format digital.

Untuk itu DJKI selaku regulator yang menangani mengenai pelindungan kekayaan intelektual (KI) bersama Kemenko Marves dan produser film tanah air membahas kebijakan hak cipta mengenai restorasi film lama untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agustinus Pardede menyampaikan bahwa dalam restorasi film yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu masa berlakunya ciptaan adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan. Jadi untuk film yang telah berusia lebih dari 50 tahun menjadi milik publik, artinya boleh digunakan oleh siapa pun dengan catatan tetap mengedepankan hak moral dari suatu ciptaan tersebut.

“Untuk film yang direstorasi yang masih berlaku masa ciptaannya agar memperoleh izin dari Pemegang Hak Ciptanya,” terang Agustinus Pardede saat rapat virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (7/8/2020).

Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai jaminan fidusia sebagai pembiayaan modal untuk membuat karya film. Mengingat, dalam pembuatan satu film dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Karenanya industri film tanah air sangat mengharapkan sekali lembaga perbankan dapat memberi bantuan pembiayaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia.

Menurut  Agustinus Pardede, skema ini telah ditinjau oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional, di mana pemerintah telah menangkap tren perkembangan tersebut dengan memberikan payung hukum lewat beberapa aturan di bidang kekayaan intelektual.

“Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia namun bolanya ada di OJK,” ucap Agustinus Pardede.

Oleh karena itu, Dia mengajak untuk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan lainnya dalam pembahasan mengenai jaminan fidusia ke depannya.

7 Agustus 2020 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Restorasi Film Perlu Memperhatikan Aturan Hukum Hak Cipta

Jakarta – Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengadakan rapat virtual terkait Koordinasi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Perfilman di Indonesia.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai pelindungan hak cipta terhadap restorasi film-film lama Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali film lawas Indonesia yang pada jamannya sukses memikat para penonton melalui suguhan cerita yang menarik dan menghibur, bahkan mengandung nilai moral yang positif.

Namun, persoalan pengarsipan menjadi kelemahan Indonesia terhadap pelestarian film-film lawas yang bahkan telah berusia lebih dari 50 tahun, terlebih berkas film tersebut masih menggunakan pita yang menjadikannya rentan terhadap kerusakan. Hal inilah yang mendasari beberapa instansi melakukan restorasi film lama dengan mengubahnya ke dalam format digital.

Untuk itu DJKI selaku regulator yang menangani mengenai pelindungan kekayaan intelektual (KI) bersama Kemenko Marves dan produser film tanah air membahas kebijakan hak cipta mengenai restorasi film lama untuk menentukan batasan-batasan yang harus dipatuhi agar terhindar dari pelanggaran hak cipta.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agustinus Pardede menyampaikan bahwa dalam restorasi film yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu masa berlakunya ciptaan adalah selama 50 tahun sejak karya tersebut dipublikasikan. Jadi untuk film yang telah berusia lebih dari 50 tahun menjadi milik publik, artinya boleh digunakan oleh siapa pun dengan catatan tetap mengedepankan hak moral dari suatu ciptaan tersebut.

“Untuk film yang direstorasi yang masih berlaku masa ciptaannya agar memperoleh izin dari Pemegang Hak Ciptanya,” terang Agustinus Pardede saat rapat virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (7/8/2020).

Selain itu, dalam rapat tersebut juga membahas mengenai jaminan fidusia sebagai pembiayaan modal untuk membuat karya film. Mengingat, dalam pembuatan satu film dibutuhkan biaya yang cukup besar.

Karenanya industri film tanah air sangat mengharapkan sekali lembaga perbankan dapat memberi bantuan pembiayaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia.

Menurut  Agustinus Pardede, skema ini telah ditinjau oleh sejumlah negara maupun organisasi internasional, di mana pemerintah telah menangkap tren perkembangan tersebut dengan memberikan payung hukum lewat beberapa aturan di bidang kekayaan intelektual.

“Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat 3 disebutkan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia namun bolanya ada di OJK,” ucap Agustinus Pardede.

Oleh karena itu, Dia mengajak untuk melibatkan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga perbankan lainnya dalam pembahasan mengenai jaminan fidusia ke depannya.

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa /// Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European UnionMenkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa. ///

Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union.

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus.

Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku.

“Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya.

Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual.

“Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya.

Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.

 

JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries (EU) at his office, Kuningan, South Jakarta at a luncheon on Tuesday (1/14/2019). Intellectual property (KI) was one of the issues discussed by Menkumham at the meeting.

Yasonna said that the Indonesian government was committed to protecting IP both at home and abroad. At present, the government is trying to establish an omnibus law, which is to simplify regulations by revising and combining several laws at once.

Law No. 13 of 2016 which discusses patents is one of the targets of the regulations to be amended in the omnibus law to ensure ease of doing business. Jasonna said that his party has aligned the new Ministerial Regulation on patents with World Trade Organization (WTO) regulations and provisions. applicable.

“There are several concerns and objections to the implementation of Article 20 of Law no. 13/2016, which requires patent holders to make products in Indonesia with obligations for technology transfer and employment. To overcome this problem and while waiting to amend this law through our Parliament, I have issued Ministerial Regulation No. 15/2018 regarding the postponement of Article 20, “said the Minister of Law and Human Rights in his remarks.

This regulation was previously considered burdensome because it was considered to violate the provisions of Article 27 of the TRIPS Agreement that had been ratified by the Government through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization.

The article is also considered to be a burden for foreign patent holders to produce goods that already have a patent or use the process of patents that have been registered in Indonesia, where if not fulfilled, the patent will be revoked. This obligation apparently cannot be carried out easily due to limitations in mastery of technology, Human Resources and so on.

On the other hand, Yasonna also mentioned the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) which has been negotiated since 2016. According to him, the agreement has enabled Indonesia to make significant progress on Intellectual Property.

“It is very proud that Indonesia and Indonesia-European Union have issued” Geographical Indications “in November 2019, where Indonesia has 48 geographical indication products and the European Union has 218 geographical indication products,” he continued.

Indonesia has added 21 geographical indication products and submitted them to the European Union in early 2020. Yasonna hopes that Indonesia can add more geographical indications to facilitate and create new market access, and increase trade between Indonesia and the European Union.

Meanwhile, the event was attended by the Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia Vincent Piket and 16 EU member countries. In addition to discussing the issue of intellectual property, this meeting also discussed issues of legal certainty for business certainty and human rights issues.

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa.

Ministry of Law and Human Rights Discusses Revision of Patent Law for Business Certainty with the European Union.

Menkumham Bahas Revisi UU Paten untuk Kepastian Usaha dengan Uni Eropa

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menerima duta besar dari negara-negara Uni Eropa (EU) di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan pada jamuan makan siang pada Selasa (14/1/2019). Kekayaan intelektual (KI) menjadi salah satu isu yang dibahas Menkumham dalam pertemuan tersebut.

Yasonna mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi KI baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan terbentuknya omnibus law, yaitu penyederhaan peraturan dengan merivisi dan mengkombinasikan beberapa undang-undang sekaligus.

Undang-undang No.13 Tahun 2016 yang membahas mengenai paten menjadi salah satu sasaran peraturan yang akan diubah di dalam omnibus law untuk memastikan kemudahan berusaha.Yasonna menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelaraskan Peraturan Menteri baru mengenai paten dengan peraturan dan ketentuan World Trade Organization (WTO) yang berlaku.

“Ada beberapa kekhawatiran dan keberatan atas implementasi Pasal 20 UU No. 13/2016, yang mensyaratkan pemegang paten untuk membuat produk dalam Indonesia dengan kewajiban untuk transfer teknologi dan penyediaan lapangan kerja. Untuk mengatasi masalah ini dan sambil menunggu mengubah UU ini melalui Parlemen kami, saya telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 15/2018 tentang penundaan Pasal 20 ini,” ujar Menkumham dalam sambutannya.

Peraturan ini sebelumnya dinilai memberatkan karena dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 TRIPS Agreement yang telah diratifikasi oleh Pemerintah melalaui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization.

Pasal tersebut juga dinilai memberatkan pemegang paten asing untuk memproduksi barang yang telah memiliki paten atau menggunakan proses atas paten yang telah didaftarkan di Indonesia, di mana jika tidak dipenuhi maka patennya akan dicabut. Kewajiban ini rupanya tidak dapat dilaksanakan dengan mudah karena keterbatasan penguasaan teknologi, Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.

Di sisi lain, Yasonna juga menyinggung perihal Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EU (IEU-CEPA) yang telah dinegosiasiasikan sejak 2016. Menurutnya, perjanjian itu telah memungkinkan Indonesia untuk membuat kemajuan yang signifikan pada Kekayaan Intelektual.

“Sangat membanggakan bahwa Indonesia dan Indonesia-Uni Eropa telah menerbitkan “Indikasi geografis” pada November 2019, di mana Indonesia memiliki 48 produk indikasi geografis dan Uni Eropa memiliki 218 geografis indikasi produk,” lanjutnya.

Indonesia telah menambahkan 21 produk indikasi geografis dan menyerahkannya ke Uni Eropa pada awal 2020. Yasonna berharap Indonesia dapat menambahkan lebih banyak lagi indikasi geografis untuk memfasilitasi dan menciptakan akses pasar baru, serta meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Sementara itu, acara ini dihadiri oleh Duta Besar Uni Eropa (UE) untuk Indonesia Vincent Piket dan 16 negara anggota Uni Eropa. Selain membahas isu kekayaan intelektual, pertemuan ini juga membahas isu-isu kepastian hukum untuk kepastian usaha dan isu hak asasi manusia.

 

JAKARTA – Minister of Law and Human Rights (Menkumham) Yasonna H. Laoly received ambassadors from European Union countries (EU) at his office, Kuningan, South Jakarta at a luncheon on Tuesday (1/14/2019). Intellectual property (KI) was one of the issues discussed by Menkumham at the meeting.

Yasonna said that the Indonesian government was committed to protecting IP both at home and abroad. At present, the government is trying to establish an omnibus law, which is to simplify regulations by revising and combining several laws at once.

Law No. 13 of 2016 which discusses patents is one of the targets of the regulations to be amended in the omnibus law to ensure ease of doing business. Jasonna said that his party has aligned the new Ministerial Regulation on patents with World Trade Organization (WTO) regulations and provisions. applicable.

“There are several concerns and objections to the implementation of Article 20 of Law no. 13/2016, which requires patent holders to make products in Indonesia with obligations for technology transfer and employment. To overcome this problem and while waiting to amend this law through our Parliament, I have issued Ministerial Regulation No. 15/2018 regarding the postponement of Article 20, “said the Minister of Law and Human Rights in his remarks.

This regulation was previously considered burdensome because it was considered to violate the provisions of Article 27 of the TRIPS Agreement that had been ratified by the Government through Law Number 7 of 1994 concerning Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization.

The article is also considered to be a burden for foreign patent holders to produce goods that already have a patent or use the process of patents that have been registered in Indonesia, where if not fulfilled, the patent will be revoked. This obligation apparently cannot be carried out easily due to limitations in mastery of technology, Human Resources and so on.

On the other hand, Yasonna also mentioned the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) which has been negotiated since 2016. According to him, the agreement has enabled Indonesia to make significant progress on Intellectual Property.

“It is very proud that Indonesia and Indonesia-European Union have issued” Geographical Indications “in November 2019, where Indonesia has 48 geographical indication products and the European Union has 218 geographical indication products,” he continued.

Indonesia has added 21 geographical indication products and submitted them to the European Union in early 2020. Yasonna hopes that Indonesia can add more geographical indications to facilitate and create new market access, and increase trade between Indonesia and the European Union.

Meanwhile, the event was attended by the Ambassador of the European Union (EU) to Indonesia Vincent Piket and 16 EU member countries. In addition to discussing the issue of intellectual property, this meeting also discussed issues of legal certainty for business certainty and human rights issues.

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPOPemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO

29 Agustus 2019 Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO 2

Jakarta – Di tengah kemajuan era 4.0, pemeriksa paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan)  tak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. DJKI bekerjasama dengan Kantor KI Inggris (UK IPO) mengadakan Advanced Workshop on Patent Examination pada Kamis (29/8) di Gedung Aula DJKI, Jakarta Selatan.

Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi, Ika Ahyani Kurniawati mewakili Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti menyatakan bahwa peningkatan kompetensi di kalangan pemeriksa paten sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan artificial intelligent (AI), proteksi semikonduktor hingga lisensi wajib.

“Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksan paten terkait dengan isu isu mengenai AI invention yang cukup baru untuk kami. Dan juga tentang protection of semiconductor yang terbaru yang kami juga butuh pengetahuan dan studi banding dengan negara lain,” ujar Ika dalam sambutannya.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemeriksa paten secara general,” sambungnya.

Lokakarya ini juga menunjang visi besar DJKI untuk menjadi kantor KI terbaik di dunia. Visi itu menurut Ika bertumpu pada peningkatan permohonan dari seluruh rezim KI yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

“Saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap permohonan paten, terutama paten sederhana. Memang masih permohonan paten didominasi dari Jepang dan Amerika, tapi kami secara bertahap dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan suatu peningkatan yang signifikan terutama di paten sederhana,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang telah berhasil mengatasi 8.000 backlog permohonan paten yang menumpuk sejak 2013 dalam rentang satu tahun di 2018. Tahun ini, backlog masih menyisakan 1.000 dokumen yang berada dalam tahap pemeriksaan.

Sebagai informasi, UK IPO adalah badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk paten, desain, merek dagang, dan hak cipta. UK IPO juga merupakan mitra dialog negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang membahas isu-isu terkini terkait KI.

Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO

29 Agustus 2019 Pemeriksa Paten DJKI Ikuti Workshop soal Artificial Intelligent dari UK IPO 2

Jakarta – Di tengah kemajuan era 4.0, pemeriksa paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan)  tak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini. DJKI bekerjasama dengan Kantor KI Inggris (UK IPO) mengadakan Advanced Workshop on Patent Examination pada Kamis (29/8) di Gedung Aula DJKI, Jakarta Selatan.

Kepala Subdit Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi, Ika Ahyani Kurniawati mewakili Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Dede Mia Yusanti menyatakan bahwa peningkatan kompetensi di kalangan pemeriksa paten sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan artificial intelligent (AI), proteksi semikonduktor hingga lisensi wajib.

“Tujuan dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemeriksan paten terkait dengan isu isu mengenai AI invention yang cukup baru untuk kami. Dan juga tentang protection of semiconductor yang terbaru yang kami juga butuh pengetahuan dan studi banding dengan negara lain,” ujar Ika dalam sambutannya.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pemeriksa paten secara general,” sambungnya.

Lokakarya ini juga menunjang visi besar DJKI untuk menjadi kantor KI terbaik di dunia. Visi itu menurut Ika bertumpu pada peningkatan permohonan dari seluruh rezim KI yang secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

“Saat ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap permohonan paten, terutama paten sederhana. Memang masih permohonan paten didominasi dari Jepang dan Amerika, tapi kami secara bertahap dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan suatu peningkatan yang signifikan terutama di paten sederhana,” lanjutnya.

Sebelumnya, Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang telah berhasil mengatasi 8.000 backlog permohonan paten yang menumpuk sejak 2013 dalam rentang satu tahun di 2018. Tahun ini, backlog masih menyisakan 1.000 dokumen yang berada dalam tahap pemeriksaan.

Sebagai informasi, UK IPO adalah badan resmi pemerintah Inggris yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk paten, desain, merek dagang, dan hak cipta. UK IPO juga merupakan mitra dialog negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang membahas isu-isu terkini terkait KI.

Schedule of Charges In indonesiaSchedule of Charges In indonesia

Schedule of Charges

In indonesia

1. Trademark
 
 
SPECIFICATION
 
OFFICIAL FEE
 
Professional  Fee
    *(Disc. 30%)
 
TOTAL
(US$)
Was
Now
 
1.
 
Filing a Trademark/Service Mark in one class (as Per mark per class) – for maximally
50 items goods/services
(Word mark or Device mark)
200.00
*475.00
332.50
532.50
 
 
 
 
OFFICIAL FEE
Pro Fee
Total
(US$)
 
Collective Mark in one class
100.00
350.00
450.00
 
Geographical Indication
42.00
383.00
425.00
2.
Renewal of A Trademark Registration
 
Trademark/Service Mark in one class
(Disc. 25%)
US$
Was
Now
 
300.00
 
500,00
 
375,00
 
 
675,00
 
Renewal of a Trademark with penalty (after first 6 months) (including Publication)
 
400.00
 
375.00
 
775.000
 
Collective Mark in one class
250.00
350.00
600.00
3.
Recordal in Trademark Official Gazette
 
Change of Name/Address
100.00
150.00
250.00
 
Assignment
100.00
450.00
550.00
 
Assignment of Collective Mark
75.00
275.00
350.00
 
License Agreement
80.00
300.00
380.00
 
Withdrawal
50.00
150.00
200.00
 
Withdrawal of Collective Mark
38.00
112.00
150.00
4.
Appeal of Trademark
400.00
550.00
950.00
5.
Appeal of Geographical Indication
167.00
433.00
600.00
6.
Opposition
100.00
450.00
550.00
7.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
1.000.00
900.00
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
8.
Obtaining Copy of Priority Right
9.00
100.00
109.00
9.
Miscellanous:
 
Search one trademark
70.00
70.00
 
Claiming priority
50.00
50.00
 
Late filing document
50.00
50.00
 
Noting and reporting issuance of official objection and comments
80.00
80.00
 
Amendment or correction of application
130.00
130.00
 
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page
50.00
50.00
 
Obtaining Certificate of Trademark
20.00
90.00
110.00
 
Disbursements as per instruction
 
 
50.00
 
 
Notes:
  • Professional fee discount
  • On claiming priority
  • Free of charges if not found during search and the proposed an application
 
Requeired documents:
  • Instruction Letter
  • Simply signed of  Power of Attorney
  • Simply signed of Declaration
  • Speciment of  Mark
  • Priority documents, on claiming priority***
 
Filing information – Indonesia Trademark
  1. Formalities examination; a maximum of 2 (two) months
  2. Publication; for 2 (two) months.
  • (objection / opposition to the application for registration of the mark)
  1. Substantive Examination; Substantive examination will last at most 150 days.
  2. Trademark Registration (Granted); Within a period of 30 (thirty) days
The approximate time frame for completing the registration process of a trademark application in Indonesia is 14 up to 16 months, in the normal process.
 2. Patent
 
 
SPECIFICATION
Official Fee
Professional Fee
(Disc. 30%)
Total
(US$)
Was*
Now
 
         
 
515.00
Filing a Patent/PCT Application (National Phase)
200.00
 
450.00
 
315.00
 
Substantif Examination
350.00
 
650.00
455.00
805.00
Sub – total-1
 
1,320.00
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
 
Filing a Petty Patent/Utility Model Patent application
100.00
322.00
422.00
 
Substantive examination on petty patent
60.00
400.00
460.00
 
Claiming priority
50.00
50.00
 
Late filing document
30.00
30.00
 
Each claim exceeding 10 (ten)
15.00
30.00
45.00
 
Description of more than 30 (thirty) pages
5.00
2.00
7.00
 
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page (per 100 words)
15.00
 
15.00
 
Preparing formal drawing per page
20.00
20.00
 
Amendment or correction of application
150.00
150.00
 
Search
25.00
275.00
300.00
 
Registration Fee, including forwarding certificate
300.00
300.00
 
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
1.000.00
900.00
8. 000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
 
Penalty of late application requirements
50.00
50.00
100.00
 
Disbursement
100.00
100.00
 
ANNUITIES FOR MAINTAINING
OFFICIAL FEE
PRO FEE
TOTAL BASIC FEE
EACH ADDITIONAL
CLAIM
 
1st year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
2nd year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
3rd year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
4th year after register
167.00
183.00
350.00
25.00
 
5th year after register
167.00
183.00
350.00
25.00
 
6th year after register
250.00
250.00
500.00
35.00
 
7th year after register
334.00
366.00
700.00
45.00
 
8th year after register
334.00
366.00
700.00
45.00
 
9th year after register
417.00
433.00
850.00
50.00
 
10th year after register
584.00
616.00
1.200.00
50.00
 
11th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
12th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
13th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
14th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
15th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
16th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
17th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
18th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
19th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
20th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
Additional Charges – 3 ***(Will billet letter on)
Responding Office action***if any
300.00
 
Notes :
  • Professional fee  discount
  • On Claiming priority
***will billet letter on
 
Required document :
  • Instruction Letter
  • Formal Document (Description, Priority Document**) in ENGLISH
  • Simply Signed Power of Attorney
  • Deed of Assigment, if the Applicant is not the Inventor
  • Declaration of ownership of invention (by inventor)
 
1.- Filing information – Indonesia Patent
  • Our filled out patent order form.
  • Copy of the specification of invention including claims and drawings.
  • Indonesian translation of the specifications. Required on filing date.
  • Assignment document, if applicant is different than the inventor. (Could be filed later, Notarization required)
  • Certified copy of Priority Document with application number and country of origin. To be presented within 2 months after the filing date.
  • Copy of the filing receipt of the first patent application.
For Applications based on International Applications (PCT) (31st month deadline)
  • Our filled out patent order form.
  • PCT publication
  • International Search Report. To be filed within 2 months.
  • Indication if Preliminary Examination has been taken (Chapter II).
  • Indonesian translation of the specifications indicating if there has been any amendment to the PCT original filing. Required on filing date.
In Indonesia the PCT has a 31 month deadline.
Exam:
The due date to file the Request for Examination for PCT Application in Indonesia is 3 (three) years from the International Filing Date.
 
3. Industrial Design
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
(US$)
1.
Filing for Registration
100.00
400.00
500.00
2.
Claiming priority
70.00
70.00
3.
Opposition
25.00
350.00
375.00
4.
Change of Name and/or Address
17.00
300.00
317.00
5.
Assignment
34.00
350.00
384.00
6.
License Agreement
42.00
350.00
392.00
7.
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page
25.00
25.00
8.
Preparing formal drawing per page
20.00
20.00
9.
Obtaining Certificate of Industrial Design
16.00
59.00
75.00
10.
Disbursement
35.00
35.00
11.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
 
1.000.00
900.00
 
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
Requeired documents:
  • Instruction Letter
  • Simply signed of  Power of Attorney
  • Simply signed of Declaration
  • Simply Signed of Assignmen
  • Industrial Design Description or description of the drawing
  • Pictures or photographs of industrial design
  • Priority documents, on claiming priority***

 

4. Copyrights
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
    (US$)
1.
Filing for Registration
40.00
400.00
440.00
2.
Filing for Registration of Computer Program/Software
40.00
450.00
490.00
3.
Assignment
13.00
150.00
163.00
4.
Change of Name
9.00
150.00
109.00
5.
License Agreement
13.00
150.00
163.00
6.
Disbursement
50.00
50.00
7.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
 
1.000.00
900.00
 
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00

Schedule of Charges

In indonesia

1. Trademark
 
 
SPECIFICATION
 
OFFICIAL FEE
 
Professional  Fee
    *(Disc. 30%)
 
TOTAL
(US$)
Was
Now
 
1.
 
Filing a Trademark/Service Mark in one class (as Per mark per class) – for maximally
50 items goods/services
(Word mark or Device mark)
200.00
*475.00
332.50
532.50
 
 
 
 
OFFICIAL FEE
Pro Fee
Total
(US$)
 
Collective Mark in one class
100.00
350.00
450.00
 
Geographical Indication
42.00
383.00
425.00
2.
Renewal of A Trademark Registration
 
Trademark/Service Mark in one class
(Disc. 25%)
US$
Was
Now
 
300.00
 
500,00
 
375,00
 
 
675,00
 
Renewal of a Trademark with penalty (after first 6 months) (including Publication)
 
400.00
 
375.00
 
775.000
 
Collective Mark in one class
250.00
350.00
600.00
3.
Recordal in Trademark Official Gazette
 
Change of Name/Address
100.00
150.00
250.00
 
Assignment
100.00
450.00
550.00
 
Assignment of Collective Mark
75.00
275.00
350.00
 
License Agreement
80.00
300.00
380.00
 
Withdrawal
50.00
150.00
200.00
 
Withdrawal of Collective Mark
38.00
112.00
150.00
4.
Appeal of Trademark
400.00
500.00
900.00
5.
Appeal of Geographical Indication
167.00
433.00
600.00
6.
Opposition
100.00
450.00
550.00
7.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
1.000.00
900.00
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
8.
Obtaining Copy of Priority Right
9.00
100.00
109.00
9.
Miscellanous:
 
Search one trademark
70.00
70.00
 
Claiming priority
50.00
50.00
 
Late filing document
50.00
50.00
 
Noting and reporting issuance of official objection and comments
80.00
80.00
 
Amendment or correction of application
130.00
130.00
 
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page
50.00
50.00
 
Obtaining Certificate of Trademark
20.00
90.00
110.00
 
Disbursements as per instruction
 
 
50.00
 
 
Notes:
  • Professional fee discount
  • On claiming priority
  • Free of charges if not found during search and the proposed an application
 
Requeired documents:
  • Instruction Letter
  • Simply signed of  Power of Attorney
  • Simply signed of Declaration
  • Speciment of  Mark
  • Priority documents, on claiming priority***
 
Filing information – Indonesia Trademark
  1. Formalities examination; a maximum of 2 (two) months
  2. Publication; for 2 (two) months.
  • (objection / opposition to the application for registration of the mark)
  1. Substantive Examination; Substantive examination will last at most 150 days.
  2. Trademark Registration (Granted); Within a period of 30 (thirty) days
The approximate time frame for completing the registration process of a trademark application in Indonesia is 14 up to 16 months, in the normal process.
 2. Patent
 
 
SPECIFICATION
Official Fee
Professional Fee
(Disc. 30%)
Total
(US$)
Was*
Now
 
         
 
515.00
Filing a Patent/PCT Application (National Phase)
200.00
 
450.00
 
315.00
 
Substantif Examination
350.00
 
650.00
455.00
805.00
Sub – total-1
 
1,320.00
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
 
Filing a Petty Patent/Utility Model Patent application
100.00
322.00
422.00
 
Substantive examination on petty patent
60.00
400.00
460.00
 
Claiming priority
50.00
50.00
 
Late filing document
30.00
30.00
 
Each claim exceeding 10 (ten)
15.00
30.00
45.00
 
Description of more than 30 (thirty) pages
5.00
2.00
7.00
 
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page (per 100 words)
15.00
 
15.00
 
Preparing formal drawing per page
20.00
20.00
 
Amendment or correction of application
150.00
150.00
 
Search
25.00
275.00
300.00
 
Registration Fee, including forwarding certificate
300.00
300.00
 
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
1.000.00
900.00
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
 
Penalty of late application requirements
50.00
50.00
100.00
 
Disbursement
100.00
100.00
 
ANNUITIES FOR MAINTAINING
OFFICIAL FEE
PRO FEE
TOTAL BASIC FEE
EACH ADDITIONAL
CLAIM
 
1st year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
2nd year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
3rd year after register
117.00
148.00
265.00
15.00
 
4th year after register
167.00
183.00
350.00
25.00
 
5th year after register
167.00
183.00
350.00
25.00
 
6th year after register
250.00
250.00
500.00
35.00
 
7th year after register
334.00
366.00
700.00
45.00
 
8th year after register
334.00
366.00
700.00
45.00
 
9th year after register
417.00
433.00
850.00
50.00
 
10th year after register
584.00
616.00
1.200.00
50.00
 
11th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
12th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
13th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
14th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
15th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
16th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
17th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
18th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
19th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
20th year after register
834.00
666.00
1.500.00
50.00
 
Additional Charges – 3 ***(Will billet letter on)
Responding Office action***if any
300.00
 
Notes :
  • Professional fee  discount
  • On Claiming priority
***will billet letter on
 
Required document :
  • Instruction Letter
  • Formal Document (Description, Priority Document**) in ENGLISH
  • Simply Signed Power of Attorney
  • Deed of Assigment, if the Applicant is not the Inventor
  • Declaration of ownership of invention (by inventor)
 
1.- Filing information – Indonesia Patent
  • Our filled out patent order form.
  • Copy of the specification of invention including claims and drawings.
  • Indonesian translation of the specifications. Required on filing date.
  • Assignment document, if applicant is different than the inventor. (Could be filed later, Notarization required)
  • Certified copy of Priority Document with application number and country of origin. To be presented within 2 months after the filing date.
  • Copy of the filing receipt of the first patent application.
For Applications based on International Applications (PCT) (31st month deadline)
  • Our filled out patent order form.
  • PCT publication
  • International Search Report. To be filed within 2 months.
  • Indication if Preliminary Examination has been taken (Chapter II).
  • Indonesian translation of the specifications indicating if there has been any amendment to the PCT original filing. Required on filing date.
In Indonesia the PCT has a 31 month deadline.
Exam:
The due date to file the Request for Examination for PCT Application in Indonesia is 3 (three) years from the International Filing Date.
 
3. Industrial Design
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
(US$)
1.
Filing for Registration
100.00
400.00
500.00
2.
Claiming priority
70.00
70.00
3.
Opposition
25.00
350.00
375.00
4.
Change of Name and/or Address
17.00
300.00
317.00
5.
Assignment
34.00
350.00
384.00
6.
License Agreement
42.00
350.00
392.00
7.
Translation into Bahasa Indonesia of the necessary document each page
25.00
25.00
8.
Preparing formal drawing per page
20.00
20.00
9.
Obtaining Certificate of Industrial Design
16.00
59.00
75.00
10.
Disbursement
35.00
35.00
11.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
 
1.000.00
900.00
 
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00
Requeired documents:
  • Instruction Letter
  • Simply signed of  Power of Attorney
  • Simply signed of Declaration
  • Simply Signed of Assignmen
  • Industrial Design Description or description of the drawing
  • Pictures or photographs of industrial design
  • Priority documents, on claiming priority***

 

4. Copyrights
 
SPECIFICATION
Official Fee
Pro Fee
Total
    (US$)
1.
Filing for Registration
40.00
400.00
440.00
2.
Filing for Registration of Computer Program/Software
40.00
450.00
490.00
3.
Assignment
13.00
150.00
163.00
4.
Change of Name
9.00
150.00
109.00
5.
License Agreement
13.00
150.00
163.00
6.
Disbursement
50.00
50.00
7.
Cancellation:
–       Disctrict Court
–       Supreme Court
 
1.000.00
900.00
 
8.000.00
7.100.00
 
9.000.00
8.000.00

Desain IndustriDesain Industri

Pengenalan Desain Industri

Apakah Desain Industri itu?

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain Industri bagaimanakah yang dapat didaftarkan?

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

  1. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
  2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berapa lama perlindungan hukum Desain Industri terdaftar?

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri?

  1. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
    1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
    2. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
    3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
    4. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
    5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
  2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
  3. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);
  4. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  5. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
    1. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
    2. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Pengenalan Desain Industri

Apakah Desain Industri itu?

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Desain Industri bagaimanakah yang dapat didaftarkan?

Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

  1. Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
  2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Berapa lama perlindungan hukum Desain Industri terdaftar?

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri?

  1. Mengajukan permohonan ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
    1. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
    2. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
    3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
    4. nama, dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
    5. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
  2. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
  3. contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);
  4. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
  5. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.
    1. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
    2. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Pengenalan Merek, Apakah Merek Itu…Pengenalan Merek, Apakah Merek Itu…

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Apakah fungsi pemakaian Merek itu?

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

  1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
  2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
  3. Jaminan atas mutu barangnya;
  4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

 

Apakah fungsi pendaftaran Merek itu?

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

  1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
  2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
  3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan?

  1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran Merek ditolak?

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

  1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
  4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
  5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berapa lama perlindungan hukum Merek terdaftar?

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek?

  1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:
    1. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
    2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
    3. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
    4. warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
    5. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
  1. Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:
  1. fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
  2. fotokopi akte pendirian badan hukum  yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
  3. fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
  4. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
  5. tanda pembayaran biaya permohonan;
  6. 10 helai etiket Merek (ukuran maksimal 9×9 cm, minimal 2×2 cm);
  7. surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Sumber: Dirjen KI.

 

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

 

Apakah fungsi pemakaian Merek itu?

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

  1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
  2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
  3. Jaminan atas mutu barangnya;
  4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

 

Apakah fungsi pendaftaran Merek itu?

Pendaftaran Merek berfungsi sebagai:

  1. Alat bukti bagi pemilik yang berhak atas Merek yang didaftarkan;
  2. Dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya;
  3. Dasar untuk mencegah orang lain memakai Merek yang sama keseluruhan atau  sama  pada pokoknya  dalam  peredaran  untuk barang/jasa sejenisnya.

Merek bagaimanakah yang tidak dapat didaftarkan?

  1. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Apakah yang menyebabkan permohonan pendaftaran Merek ditolak?

Permohonan pendaftaran Merek ditolak apabila Merek tersebut:

  1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;
  4. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
  5. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  6. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  7. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berapa lama perlindungan hukum Merek terdaftar?

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek?

  1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan yang memuat:
    1. tanggal, bulan dan tahun permohonan;
    2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
    3. nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
    4. warna-warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
    5. nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
  1. Surat permohonan pendaftaran Merek dilampiri dengan:
  1. fotokopi KTP, sedangkan bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
  2. fotokopi akte pendirian badan hukum  yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
  3. fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (Merek kolektif);
  4. surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
  5. tanda pembayaran biaya permohonan;
  6. 10 helai etiket Merek (ukuran maksimal 9×9 cm, minimal 2×2 cm);
  7. surat pernyataan bahwa Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Sumber: Dirjen KI.